Rabu, 20 Oktober 2010

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (5)






5. Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama (PUSPAHASTAMA).
    Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang bertumpu pada kesejahteraan petani tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga melangkah dengan membentuk suatu badan usaha yang bergerak di bidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok, dengan nama “PUSPAHASTAMA”, kepanjangan dari “Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama”. Dimana langkah ini telah kami pertimbangkan secara masak dan telah selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

     PUSPAHASTAMA adalah komplek bangunan sarana pengolahan hasil pertanian yang meliputi : 1 unit kantor, 2 unit dryer/pengering gabah (bantuan Gubernur Jawa Tengah), 1 unit rice mill, 1 unit gudang kapasitas 3.500 ton dari 3 buah gudang yang direncanakan, lantai jemur, serta bangunan pelengkap lainnya, yang berdiri diatas areal tanah seluas 5.668 m2, dari rencana 1 hektar, untuk memfasilitasi para petani di dalam kegiatan pengelolaan pasca penen.

Adapun visi PUSPAHASTAMA adalah “Menjadi Penyangga Perwujudan Ketahanan Pangan Yang Bertumpu Pada Kesejahteraan Petani”. Sedangkan misinya adalah :
a.Pendukung proses produksi pertanian;
b.Pendukung program pemberdayaan petani;
c.Pengamanan harga dasar gabah ditingkat petani;
d.Pemberdayaan lembaga-lembaga pertanian;
e.Pendukung peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan kebijaksanaan pembelian padi/ gabah petani yang dilakukan melalui keberadaan puspahastama. Hal ini merupakan bentuk intervensi yang dimaksudkan untuk ikut mengamankan harga dasar padi/ gabah di tingkat petani yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pembelian padi/gabah oleh Pemerintah Kabupaten selanjutnya diproses di puspahastama yang hasilnya berupa beras berkualitas baik digunakan untuk mencukupi:
a. Beras proyek padat karya pangan/PKP
b. Beras PNS;
c. Beras untuk program-program pembangunan lainnya;
d. Beras untuk memasok sub dolog wilayah banyumas;
e. Beras untuk konsumen umum/memasok pasaran.

Pemantapan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Purbalingga tahun 2007 diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal dalam rangka pemantapan ketahanan pangan rumah tangga wilayah secara berkelanjutan Ketahanan pangan nasional diwujudkan melalui upaya peningkatan produksi beras 2 juta ton pada tahun 2007 (gerakan nasional p2bn) dan untuk Propinsi Jawa Tengah menyumbang peningkatan produksi beras sebanyak 500 ribu ton, selanjutnya Kabupaten Purbalingga tahun 2007 menyumbang peningkatan produksi beras sebanyak 178.849 ton/gkg (produktivitas 55.81 dengan lp : 32.046)

Upaya peningkatan produksi bahan pangan, dilaksanakan melalui 5 strategi pokok pembangunan pertanian (panca yasa) : infrastruktur, penyuluhan/pendampingan, kelembagaan, pembiayaan dan pemasaran hasil serta stabilisasi harga beras.
Dengan demikian sudah sewajarnya Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan intervensi dalam pembinaan pengelolaan pasca panen dengan memfungsikan Puspahastama secara optimal.
Diharapkan upaya dan langkah Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini, dapat menopang keberhasilan program kerja Provinsi Jawa Tengah dan terwujudnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di wilayah Jawa Tengah.

a. Maksud dan Tujuan
Puspahastama dibentuk dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan masyarakat daerah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Puspahatama menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :
1) Pengadaan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian dari masyarakat.
2) Menyewakan lantai jemur, mesin pengering, penggilingan padi/rice milling unit (RMU) dan menyewakan gudang.
3) Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
4) Pembiayaan Puspahastama
5) Modal Puspahastama, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.6 M. Modal ini berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga yang penyertaan modalnya diatur dengan peraturan daerah.
Pada Tahun 2007 Puspahasatama telah mendapatkan dana talangan APBD sebesar Rp. 2,2 M. Sehingga diharapkan pada tahun berjalan dapat melakukan pembelian gabah petani guna pengadaan beras PNS dan Program PKP, sekaligus dapat meningkatkan peran lumbung pangan masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( 4 )

PROGRAM PADAT KARYA PANGAN (PKP)




Program PKP adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan berupa beras sebagai kompensasi upah kerja, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memenuhi azas pemberdayaan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kelestarian lingkungan. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2003, dengan filosofi dasar :
- Pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan dengan pemberian upah beras sebagai imbalan bekerja, terutama bagi wilayah-wilayah yang rawan pangan.
- Penciptaan lapangan kerja sementara bagi masyarakat yang terkena PHK atau menganggur pasca krisis ekonomi.
- Peningkatan harga gabah petani melalui pembelian gabah petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, yang selanjutnya diolah dan digunakan sebagai upah bekerja.
- Penyediaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan yang sederhana (jalan, irigasi, air bersih) dengan memanfaatkan material lokal.

a. Maksud dan Tujuan
PKP dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam lokal serta pelaksanaan pembangunan dan pelestariannya. Tujuan program ini adalah mengembangkan budaya dan semangat kegotong-royongan masyarakat, mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan, mengembangkan pemanfaatan material lokal yang tersedia di wilayah pedesaan dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana fisik pedesaan dengan berkelanjutan.

b. Sasaran
Pembangunan infrastruktur perdesaan yang sederhana (jalan, irigasi, air bersih) dengan memanfaatkan material lokal.

Selasa, 19 Oktober 2010

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (3)





3. Desa Sehat Mandiri (DSM)

     Pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta tenaga kesehatan. Harus diakui bahwa pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih belum mencukupi, prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang dan belum menjangkau seluruh wilayah secara memadai. Kondisi tersebut tentu saja harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam rangka peningkatan akses dan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
     Permasalahan yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga merupakan permasalahan yang masih perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Masih relatif rendahnya cakupan air bersih, cakupan saluran pembuangan air limbah dan cakupan jamban keluarga harus terus diupayakan peningkatannya. Permasalahan kesehatan masyarakat yang akhir-akhir banyak terjadi antara lain adalah berjangkitnya wabah penyakit menular flu burung, yang hampir meliputi seluruh kawasan di Indonesia. Banyaknya kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, apabila tidak ditangani dengan serius juga akan menimbulkan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut harus cepat diantisipasi dan ditangani oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dan peran kader kesehatan masyarakat sangat penting dalam rangka deteksi dini dan promosi, sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit dan bencana alam.

     Untuk mencapai hal di atas, Kabupaten Purbalingga perlu menerapkan pembangunan yang berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yg bermutu, merata dan terjangkau.
     Desa sebagi unit terkecil pada pemerintahan daerah, perlu didorong untuk mampu secara mandiri memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Desa yang secara mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakatnya serta antisipatif dan responsif terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan masyarakat
a. Pengertian
     Desa sehat mandiri adalah desa yang secara mandiri mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakatnya, serta antisipatif dan responsif terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan perwujudan desa sehat mandiri adalah nantinya Poliklinik Kesehatan Desa / PKD tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan, tetapi juga sekaligus sebagai pusat informasi kesehatan. Secara aktif PKD akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan.
     Dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang kesehatan akan meningkat dan mereka sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat serta bisa melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan kesehatan.

b. Tujuan
     Program Desa Sehat Mandiri mempunyai tujuan sebagai berikut :
  1.  Pencapaian Visi Purbalingga sehat 2010 perlu dukungan berjenjang dari bawah dari kecamatan dan desa maka ,
  2. Memberdayakan masyarakat melalui perwujudan desa sehat mandiri yang diorientasikan agar setiap desa mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, merumuskan pokok permasalahan kesehatan, dan sekaligus mampu merencanakan alternatif pemecahan permasalahan; serta sikap yang responsif dan antisipatif terhadap adanya wabah, kejadian luar biasa, serta bencana alam. 
Sedangkan sasaran perwujudan Desa Sehat Mandiri dapat dilihat pada beberap indikator, sebagai berikut:

i.   Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat.
     Ditunjukkan oleh turunnya angka kesakitan dan kematian, meningkatnya umur harapan hidup, dan keberhasilan Program Keluarga Berencana.Penambahan usia harapan hidup waktu lahir menunjukkan telah terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup sebanding dengan peningkatan status sosio-ekonomi keluarga. Kualitas lingkungan berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat.

ii. Menurunkan Angka Kematian Bayi (infant mortality rate).
     Kondisi sosial ekonomi (sosek) keluarga akan mempengaruhi seorang ibu dalam menyediakan gizi yang baik bagi bayinya. Keluarga dengan sosok yang baik cenderung memiliki bayi dengan status kesehatan yang baik pula. Beberapa fenomena sosial-ekonomi yang diduga menjadi faktor risiko adalah pendapatan perkapita, pendidikan, perilaku hidup sehat di lingkungan, upaya kesehatan dan tingkat fertilitas.

iii. Menurunkan Angka Kematian Anak Balita (AKB).
     Angka kematian anak balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan dan faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan.

iv. Menurunkan Angka Kematian Ibu Bersalin (AKI).
     Kematian maternal yang terjadi sebagai penyebab utama adalah keterlambatan mencari, mencapai dan mendapati pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam mengatasi komplikasi yang terjadi karena berbagai sebab. Pengetahuan yang kurang, jarak yang sulit di capai, bidan tidak berada di tempat merupakan penyebab pelayanan kesehatan yang harus diatasi untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

c. Instrumen Menuju Desa Sehat Mandiri
     Untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan seperti disparitas kesehatan yang masih tinggi antar daerah, rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, dan masih kurang sinkronnya program pusat dan daerah, maka dibutuhkan mobilisasi sosial dan komitmen yang tinggi dari seluruh stake holder pembangunan. Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan landasan (platform) untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :
1) pemberdayaan masyarakat;
2) pemenuhan dan pemerataan prasarana kesehatan;
3) pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan;
4) pengembangan kelembagaan PKD;
5) pengembangan PHBS dalam masyarakat; serta
6) pengembangan sistem rujukan / pelayanan kesehatan JPKM.
 
     Mobilisasi massa dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan mendorong dan mengembangkan setiap desa menjadi “Desa Sehat Mandiri“ pada akhir tahun 2009.
Mobilisasi massa tersebut melibatkan seluruh lembaga pemerintah di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa, organisasi massa, organisasi keagamaan, organisasi wanita, LSM, dan swasta, melalui program promosi, pencegahan, perawatan kehamilan, gizi, KB, dan kegawatdaruratan umum.
     Aksi kegawatdaruratan umum di bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan dini, upaya tanggap darurat (quick response), penatalaksanaan kasus penyakit dan gangguan gizi, pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanganan masalah darurat kesehatan, pengelolaan lingkungan terutama lingkungan fisik dan biologis, peningkatan kapasitas tenaga yang berkaitan dengan penanganan masalah darurat kesehatan, serta penyediaan dan mobilisasi perbekalan / logistik. Upaya surveillance dan monitoring dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan hal-hal penting, pengalokasian budget dan personil pada saat outbreak investigation, control dan rapid response, dan peningkatan early warning system / penunjang kedaruratan. Sedangkan untuk peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang terjangkau, diwujudkan melalui revitalisasi sistim kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien termasuk Posyandu, Polindes, dan PKD.
     Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, revitalisasi kader kesehatan, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistim kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistim informasi pada semua tingkatan pemerintah.
Untuk pendanaan kesehatan, Kabupaten Purbalingga menjadikan pembangunan bidang kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Hal tersebut ditunjukan dengan proporsi anggaran bidang kesehatan yang terus meningkat dan lebih besar dari sektor/bidang pembangunan yang lain. Diharapkan proporsi anggaran bidang kesehatan dari APBD Kabupaten Purbalingga dapat mencapai sebanyak 15%.

     Untuk melaksanakan pembinaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Selain itu kebutuhan tenaga bidan yang berkualitas (capable) dan ditunjang dengan dukungan operasional yang memadai di semua desa harus dicukupi. Sejauh ini semua desa telah memiliki Pondok Persalinan Desa / Polindes yang dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai, 133 Desa telah memiliki Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), dan direncanakan sampai dengan akhir tahun 2009 dapat terbangun sejumlah 186 PKD.
     Semua Puskesmas telah memiliki tenaga dokter dengan didukung tenaga paramedis dan non medis sesuai standar dan dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai. Akan tetapi untuk mendukung terwujudnya Desa Sehat Mandiri, jumlah dokter dan paramedis yang lain akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah. Sehinga diharapkan nantinya semua Puskesmas juga mampu melaksanakan pelayanan obstetrik dan neonatal dasar (PONED). Sedangkan semua rumah sakit di kabupaten/kota mampu melaksanakan pelayanan obstetrik dan neonatal komperehensif (PONEK). Pada akhirnya, yang lebih penting adalah diperlukan kemauan dan kesadaran penduduk dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

     Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat mewujudkan Desa Sehat Mandiri adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas.
     Adapun tahapan yang secara sinergis dan simultan yang diarahkan dan diharapkan dapat mewujudkan desa sehat mandiri, antara lain :
  1.  Pembangunan kapasitas seluruh elemen masyarakat di desa, yang dimotori oleh institusi PKD untuk mewujudkan masyarakat pedesaan yang tanggap, responsif dan antisipatif terhadap segala bentuk permasalahan kesehatan dan atau hal-hal yang akan menimbulkan dampak pada kesehatan termasuk bencana alam, dengan memperkuat kemampuan surveilen dan pemantauan wilayah. 
  2.  Pemenuhan dan pemerataan sumber daya, khususnya tenaga dan sarana / prasarana kesehatanke seluruh pelosok desa.
  3. Peningkatan kompetensi petugas yang secara berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan yang berbasis data.
  4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
  5. Pembentukan kelembagaan yang solid baik di tingkat desa (tim pelaksana), dan di tingkat kecamatan maupun kabupaten (tim pembina).
  6. Pembiayaan menjadi unsur yang tidak kalah penting, terutama melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, DAK, dan dana perimbangan lainnya. Ada upaya alternatif, kalau dimungkinkan ialah dengan mengelola langsung dana JPK-MM, sehingga bisa dipakai untuk mentupi kekurangan dana yang tidak bisa dipenuhi oleh APBD. Disamping itu diupayakan dukungan pembiayaan dari sektor masyarakat dan swasta melalui pengembangan sistem yang dapat dibenarkan (JPKM).
     Selanjutnya, untuk mendukung perwujudan Desa Sehat Mandiri, dilakukan melalui 5 (lima) agenda/strategi yang digulirkan, yaitu :

1) Agenda peningkatan prasarana kesehatan.
     Seluruh Desa/Keluarahan (239 Desa/Kelurahan) yang ada di Purbalingga telah memiliki prasarana kesehatan, yaitu 22 Puskesmas, 49 Puskesmas Pembantu, dan 168 Poliklinik Kesehatan Desa/PKD yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai.

2) Agenda peningkatan SDM tenaga kesehatan.
     Agenda ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang secara riil masih kekurangan jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

3) Agenda peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan.
     Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sangat diperlukan guna menunjang profesionalitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Tanpa tenaga yang terampil dan berdedikasi tinggi yang berorientasi pada pelayanan, maka arah kebijakan kesehatan tidak akan sejalan lagi. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi petugas kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan kesehatan melalui program pendidikan dan pelatihan.

4) Agenda peningkatan Kesejahteraan tenaga kesehatan.
     Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan adalah salah satu reward dari Pemerintah Purbalingga atas kinerja para tenaga kesehatan. Pemberian reward bisa berupa pemberian insentif/ tunjangan kesejahteraan khusunya bagi tenaga kesehatan yang bekerja di desa/ PKD yang belum menjadi PNS. Pemberian Kredit / pinjaman dengan bunga ringan / lunak (rencana kerjasama dengan yayasan damandiri).
Subsidi bunga untuk kepemilikan sepeda motor (kemudahan transportasi) serta pemberian sepeda untuk kader kesehatan desa.

5) Agenda pembiayaan kesehatan.
     Mengupayakan pembiayaan yang mencukupi sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

d. Hasil Perwujudan Desa Sehat Mandiri
     Dalam rangka percepatan untuk mewujudkan Purbalingga Sehat 2010 dibutuhkan adanya dukungan berjenjang dari bawah, mulai dari desa dan kecamatan. Oleh karena itu, program Desa Sehat Mandiri diharapkan dapat menjadi motor penggerak pencapaian Purbalingga Sehat 2010. Lebih dari itu, program tersebut juga harus mendapat dukungan dari seluruh pihak secara terpadu lintas sektor, baik pemerintah beserta seluruh kekuatan pembangunan lain yang ada di masyarakat seperti LPMD, BPD, LSM, organisasi wanita, organisasi profesi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat/agama, dan terutama sekali dari Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu hamil.
     Penyebutan sebagai Desa Sehat Mandiri diarakan pada penciptaan desa yang secara mandiri mampu memberi pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakat, serta mampu mengantisipasi dan responsif terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan. Kejadian tersebut dapat berupa kejadian luar biasa / wabah, kegawatdaruratan umum, maupun obstetri yang perlu rujukan, serta bencana alam, yang dimulai dengan peningkatan kemampuan surveilen dan pemantauan kondisi wilayah.
     Perencanaan pembangunan kesehatan pada umumnya dan perencanaan dalam rangka menuju Desa Sehat Mandiri pada khususnya merupakan tahapan penting dari agenda meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan agenda meningkatkan kemandirian masyarakat, yang penjabarannya adalah untuk meningkatkan akses dan cakupan masyarakat terhadap upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga bisa menopang pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.

Hasil dan Perwujudan Desa Sehat mandiri secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :
1) PKD menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di perdesaan, dibawah pengawasan dan pendelegasian wewenang kepala puskesmas (pasal 73 ayat 3 uu no. 29 th 2004, dan pasal 14 & 15 permenkes no. 1419).
2) Lembaga PKD, dengan dimotori oleh bidan desa dan bersama-sama dengan perawat, sanitarian,dan ahli gizi, berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang faktor-faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan.
3) PKD bersama petugas kesehatan desa dan masyarakat melakukan pengumpulan data / pemetaan kesehatan ibu hamil; ibu hamil resiko tinggi; bayi; balita; kondisi gizi masyarakat; dan kesehatan lingkungan.
4) Lembaga PKD bersama petugas kesehatan desa meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membangun sistem kewaspadaan dini terhadap wabah, klb, dan bencana alam.
5) Lembaga PKD bersama-sama dengan masyarakat membangun dan melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat / PHBS, serta merencanakan dan menyiapkan mekanisme rujukan.
6) PKD juga menyiapkan sumber pembiayaan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JPKM, disamping dukungan pembiayaan dari pemerintah.

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2)

2. Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA).



Pengembangan POSDAYA yang diprakarsai Yayasan Danamandiri hakekatnya merupakan sambutan atas seruan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2005, yaitu mendukung revitalisasi atau penyegaran Posyandu, yang pada tahun 1980-an pernah menjadi gerakan masyarakat yang sangat menentukan dalam membawa keberhasilan program KB dan kesehatan di Indonesia.

a. Maksud dan Tujuan
   Pembentukan POSDAYA dimaksudkan untuk membangun wadah bagi keluarga di suatu daerah, terutama keluarga yang kondisi ekonominya lemah, untuk diajak bergabung dalam suatu proses pembedayaan bersama. Dalam POSDAYA dengan pendampingan perseorangan yang peduli, atau petugas pemerintahan dan organisasi masyarakat, keluarga yang lebih mampu bergotong royong membantu keluarga yang lemah dengan cara memberikan tambahan wawasan, pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan fungsi keluarga sehingga keluarga yang terbelakang mampu memberdayakan anggota keluarganya. Melalui pengembangan POSDAYA diharapkan dapat dicapai hal hal sebagai berikut : disegarkannya kembali modal sosial kehidupan gotong royong, tumbuh kembangnya lembaga dalam masyarakat, terbentuknya wadah organisasi atau wadah partisipasi sosial, terlaksananya program dan kegiatan yang dinamis.

b. Sasaran
   Keberhasilan program POSDAYA sangat tergantung pada beberapa faktor penting antar lain komitmen pengurus dan anggota yang tinggi, program yang menarik, bervariasi dan menguntungkan anggotanya, berkelanjutan, serta citra yang tinggi bagi anggota untuk duduk dalam kelompoknya. Oleh karena itu perlu ditempuh proses pengembangan POSDAYA dengan cara menempatkan keluarga muda, utamanya keluarga yang mempunyai anak dibawah usia 15 tahun, atau mempunyai anak dibawah usia 25 tahun, sebagai sasaran dengan prioritas yang tinggi. POSDAYA memberi kesempatan kepada penduduk lansia untuk ikut terjun sebagai pembina, pengasuh, pelindung atau pengawas kegiatan yang dijalankan bersama anggota muda lainnya.

Senin, 18 Oktober 2010

PENGERTIAN PEMBERDAYAAN

1.    Konsep Pemberdayaan.
        Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kempuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun dari LSM dan Tokoh masyarakat.
Hasil dari pemberdayaan masyarakat adalah “kemandirian masyarakat”. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan “proses”, sedangkan kemandirian masyarakat merupakan hasilnya.
Karenanya, kemandirian masyarakat bisa diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan masalahnya dengan memanfaatkan potensi setempat tanpa bergantung dari luar.

2.    Definisi Pemberdayaan.
    Pemberdayaan mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan (Priyono,1996:97). Definisi lain dikemukakan oelh Gajanayake               (1993:6) yang menyebutkan bahwa Pemberdayaan adalah suatu konsep yang mengarah pada partisipasi. Termasuk didalamnya memungkinkan masyarakat memahami realita lingkungannya, merefleksikan faktor-faktor yang membentuk lingkungan dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengubah kearah lebih baik.
    Dengan mendasari definisi  diatas maka Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan  sebagai  serangkaian upaya untuk mentransformasikan kesadaran, akses sumber daya dan kemampuan meningkatkan kemandirian, mengelola diri sendiri dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

3.    Program dan Kegiatan
    Program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa   yang dilaksanakan  SKPD di Kabupaten Purbalingga antara lain :
a.    Bidang Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam rangka pengembangan kapasitas   penyelenggaraan pemerintahan desa.
b.    Bidang Pemantapan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat, dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat termasuk lembaga adat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di daerah.
c.    Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dan lembaga keuangan mikro masyarakat dalam meningkatkan produktivitas.
d.    Bidang Pemantapan Sosial Budaya Masyarakat, dalam rangka pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di daerah.
e.     Bidang Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna, dalam rangka pemasyarakatan dan pendayagunaan tehnologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar.

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( 1 )












1. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
    Program ini merupakan inovasi dan model pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2001, atau jauh hari sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2005. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan jaminan terhadap kesehatan seluruh warga masyarakat purbalingga melalui program JPKM. JPKM adalah cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan azas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaannya dilakukan secara pra upaya.


a. Manfaat
1). Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan paripurna yang lebih bermutu dan berkelanjutan;
2). Masyarakat mengeluarkan biaya ringan karena adanya azas kebersamaan, kekeluargaan/kegotongroyongan (subsidi silang);
3). Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan lebih merata dan dapat menjangkau keluarga miskin.

b. Kepesertaan
Sampai dengan tahun 2004 (tahap inisiasi dan sosialisasi, kepesertaan JPKM di Purbalingga telah mencapai 123.303 KK atau 65 % jumlah penduduk.

c. Pembiayaan
Pembiayaan program JPKM berasal dari premi yang dibayarkan oleh peserta, dengan sistem subsidi silang, dan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Filosofinya adalah “SI KAYA MENOLONG SI MISKIN, SI SEHAT MEMBANTU SI SAKIT”. Dengan cara pengelompokan dalam membayar premi : Strata I mendapat subsidi 100 % (sejak tahun 2006 menjadi JPKMM Premi ditanggung Pemerintah Pusat), Strata II mendapat subsidi 50 % dan Strata III tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah.

POTENSI UNGGULAN DAERAH


  

Secara umum Kabupaten Purbalingga kurang mempunyai potensi yang dapat dijadikan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, namun dengan kerjasama yang baik selama ini antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah yang Pro Investasi telah menarik minat calon investor yang akan melakukan ekspansi usahanya, disamping para investor yang sudah ada dan melakukan usahanya di Kabupaten Purbalingga. Yang menjadi tantangan sekarang ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legeslatif) bekerja bersama untuk menjaga komitmen sebagai Daerah paling pro investasi di Jawa Tengah dengan memberikan fasilitasi kebijakan dan kemudahan perijinan, sehingga investor yang akan menanamkan modalnya tidak lari ke daerah lain.
   Berdasarkan analisis sektor basis ada empat lapangan usaha yang dapat dijadikan unggulan Kabupaten Purbalingga yakni pertanian (1,596), jasa-jasa (1,218), bangunan (1,34) dan Keuangan (1,178), sedangkan 5 lapangan usaha lainnya merupakan sektor non basis yakni Angkutan (0,85), Pertambangan (0,34), Perdagangan (0,76), Industri pengolahan (0,36), Listrik gas dan air minum (0,95). Baik sektor basis maupun non basis secara simultan perlu ditingkatkan pertumbuhannya, mengingat ke depan akan terjadi pergeseran dan dominasi sektor yang pada saat ini masih belum diperhitungkan kontribusinya. Pariwisata yang masuk sektor jasa sampai awal tahun 2006 terus ditata infrastruktur dan pengelolaannya. Diharapkan pariwisata akan menjadi leading sector di tahun-tahun mendatang, yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan kerja karena adanya keterkaitan sektor lain dan dampak multiplier effect yang lebih luas.

Minggu, 17 Oktober 2010

SEKILAS TENTANG POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)

LATAR BELAKANG

Posdaya (Pos pemberdayaan Keluarga) merupakan pengembangan dari Posyandu yang sudah lama dikenal dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya sesuai dengan dinamika masyarakat Posyandu tidak hanya pelayanan kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui namun diharapkan cakupannya menjadi lebih luas mengakses kegiatan pendidikan, ekonomi produktif dan budidaya lingkungan dan kegiatan lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN POSDAYA

oMaksud :
- MeMbangun wadah bagi keluarga yang kondisi sosial ekonomi lemah untuk diajak bergabung dalam suatu proses pemberdayaan bersama.
-Meningkatkan mutu kegiatan pelayanan sehingga mampu memberdayakan anggota keluarga.
-Meperluas program kegiatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pemantapan fungsi kelembagaan.

oTujuan :
-Menghidupkan kembali modal sosial berupa kehidupan gotong-royong untuk peduli dan saling membantu dalam proses pemberdayaan atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan keluarga yang tertinggal dapat memenuhi kebutuhan dan membangun keluarga sejahtera secara mandiri.
-Tumbuh dan berkembangnya lembaga dalam masyarakat dengan terorganisirnya infrastruktur sosial yang sudah ada yaitu keluarga yang memiliki kegiatan atau usaha bersama yang akan menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun dan dinamis untuk mencapai kesejahteraan.
-Terbentuknya wadah organisasi atau wahana partisipasi sosial dimana setiap keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan yang bisa membantu proses pemanfaatan fungsi keluarga sehingga mampu membangun kehidupan keluarga yang harmonis.
-Terlaksananya program dan kegiatan yang dinamis untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals ( MDGs) yang telah menjadi komitmen nasional.

PROSES PEMBENTUKAN POSDAYA

-Pembangunan Komitmen untuk membentuk Posdaya.
Untuk membentuk dan mengembangkan posdaya perlu dibangun komitmen bersama Pemerintahan Desa, Kelembagaan yang ada, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat,bersama untuk berpartisipasi membantu dan mendampingi pengembangan Posdaya sebelum masyarakat mampu menjalankan kegiatannya secara mandiri.
Pendat
-Pendataan, Pemetaan dan Pengumpulan Aspirasi
Organisasi Remaja, Pengurus PKK Desa/ Kelurahan dan Dasa Wisma perlu mengadakan pendataan seluruh wilayah yang akan dibangun, pertama untuk mengetahui keberadaan keluarga dalam posisi pra-sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2 dan sejahtera 3.
Kedua untuk menentukan Prioritas sasaran kebutuhan pemberdayaan yang diperlukan. Ketiga menentukan jenis atau bentuk program yang perlu dilaksanakan dalam Posdaya.

-Penyelenggaraan Lokakarya Mini di Desa/ Kelurahan
Lokakarya dilakukan untuk memperoleh kesepakatan tentang pola atau langkah oprasional yang prlu dikembangkan dan bentuk Posdaya yang perlu didirikan di desa/ Kelurahan dusun, RW/RT. Pelaksanaan Lokakarya dilakukan dengan menyajikan hasil pendataan pengumpulan pendapat para tokoh serta hasil inventarisasi kebutuhan masyarakat. Dalam Lokakarya ini dilakukan konfirmasi sasaran prioritas yang akan digarap, jenis kegiatan yang diperlukan serta kepengurusan Posdaya yang perlu disusun.

Penetapan Bentuk dan Kegiatan Posdaya
a.Kegiatan di Bidang kesehatan dan KB
b.Kegiatan di bidang pendidikan
c.Kegiatan di bidang ekonomi produktif
d.Kegiatan di bidang budidaya lingkungan hidup


Jika Posdaya sudah terbentuk perlu dilaksanakan pengembangan Posdaya melalui pendekatan :
a.Peluasan jangkauan
Dari sudut pemrakarsa ada tiga jenis prakarsa yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk perluasan jangkauan:
-diprakarsai oleh prorangan,misalnya sebuah keluarga mampu membantu tetangganya yang kurang mampu untuk berbagi kesejahteraan melalui kegiatan yang menjadi ajang peningkatan kesejahteraan melalui Posdaya.
-diprakarsai oleh Lembaga Masyarakat, seperti PKK, yang dapat memadukan kegiatan Pokja I, Pokja II , Pokja III, dan Pokja IV melalui Posdaya. Posdaya yang dikembangkan oleh seluruh Pokja mempunyai kemungkinan berkembang sangat cepat karena dapat menyatukan seluruh kegiatan PKK di dalam Posdaya.
-Posdaya yang pengembangannya didukung oleh Yayasan Da Mandiri dengan melalui kerjasama antara LPM Perguruan tinggi dan SMA binaan di kabupaten.
-Posdaya yang dikembangkan oleh Pemda dan dibina oleh dinas-dinas terkait, secara Vertical dan berjenjang dilakukan oleh Camat, Kepala Desa/Kelurahan

b.Pembinaan
Setelah pendataan,maka perorangan, pengurus PKK atau yang memprakarsai pembentukan Posdaya bisa mulai menyusun pengurus atau Tim Kerja yang ditugasi mengurusi kegiatan Posdaya. Pengurus atau tim kerja selanjutnya melakukan kegiatan rutin pembinaan Posdaya dan merancang kegiatan selanjutnya.

c.Pelembagaan dan Pembudayaan
Dalam kondisi pelembagaan dan pembudayaan diharapkan sudah makin banyak keluarga anggota Posdaya yang mengenal penanganan masalah, seperti bidang kesehatan semakin banyak yang mempunyai akses lebih mudah terhadap lembaga-lembaga pelayanan kesehatan dan sekitarnya.

ARAH & JENIS PENGEMBANGAN POSDAYA
Seperti telah dikemukakan, pembentukan dan pengembangan Posdaya bisa dilakukan oleh Perorangan, dan Lembaga Masyarakat. Oeh karena itu jika dalam suatu desa sudah terbentuk Posdaya segera dapat dikembangkan kelompok-kelompok atau bina-bina keluarga : Bina Keluarga Balita ( BKB ), Bina Keluarga Remaja ( BKR ), Bina Keluarga Lansia
( BKL ), Bina Keluarga Cacat ( BKC ), Bina Keluarga Ekonomi ( BKE ) atau P2K, UPPKS, KUBE, dan sebagainya.

PENUTUP
Uraian singkat ini adalah dalam rangka memberikan pencerahan dalam pembentukan dan pengembangan Posdaya di Lapangan, khususnya apabila kegiatan belum dimulai atau baru dimulai sehingga uraian, dan langkah-langkah ini bisa menjadi pegangan.
Dengan uraian ini maka perorangan atau Tim Kerja Posdaya mampu mengambil langkah-langkah kegiatan dalam mengelola Posdaya.

Senin, 11 Oktober 2010

KONSEPSI MEMBANGUN PURBALINGGA SECARA BERKESINAMBUNGAN (Sebuah Sumbang-saran Pemikiran Untuk Pemerintah Daerah)

Oleh : IMAM WAHYUDI, SH., M.Si.
Pemerhati masalah perdesaan, sejak tanggal 31 Desember 2008 bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Purbalingga.

Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12 Thn. 2008, pada hakekatnya memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Keleluasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup berbagai kewenangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan otonomi daerah, sebenarnya maju atau mundurnya suatu daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan. Hal ini juga sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan pembangunan yang pada hakekatnya untuk melakukan perubahan secara terstruktur dan sistematis menuju kondisi yang lebih baik sebagaimana dicita-citakan masyarakat, utamanya adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara holistic (lahiriah dan bathiniah).
Indikator keberhasilan pembangunan daerah pada umumnya diukur dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia di bidang ekonomi seperti sandang, papan dan pangan mencakup kemampuan daya beli); kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Indicator ini biasa dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI). Dengan demikian, tujuan pembangunan adalah membangun manusianya, bukan sekedar menempatkan manusia sebagai sumber daya atau alat/faktor produksi untuk menghasilkan pendapatan.
Banyak kekuatan atau kelebihan, kelemahan atau kendala, peluang atau kesempatan, dan tantangan atau ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga dan perlu dikelola dengan tepat sehingga mendatangkan keuntungan bagi Kabupaten Purbalingga. Semuanya ini dapat dicapai apabila kita dapat menentukan prioritas dan strategi pembangunan daerah secara tepat yang mencakup berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial-budaya, infra struktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hakekat pembangunan itu sendiri, maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara simultan dan bersinergi dengan pembangunan bidang dan sector lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si selama 10 tahun (periode pertama didampingi Wakil Bupati Drs. Soetarto Rachmat dan periode kedua didampingi Wakil Bupati Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si), pada dasarnya telah berjalan dengan sangat baik, walaupun di beberapa bidang barangkali masih perlu ditumbuhkembangkan dan dioptimalkan lagi. Permasalahan kemiskinan, pengangguran, pembangunan infrastruktur perdesaan dan kualitas sumber daya manusia masih perlu mendapatkan perhatian secara proporsional. Pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata berorientasi pada angka-angka pertumbuhan, namun harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, keadilan dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pembangunan pertanian dan pengembangan UMKM/UKM diharapkan dapat diberi ruang yang memadai dan menjadi prioritas utama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan mampu mempunyai daya saing di era perdagangan bebas.
Pembangunan yang berpijak pada produktivitas sebagai salah satu ciri pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan, dengan tetap berusaha menjaga kondusivitas iklim investasi, dan harus tetap bertumpu pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi. Hal ini dapat terwujud apabila investasi di Kabupaten Purbalingga tidak semata-mata mengeksploitasi tenaga kerja, namun juga memberikan dampak kesejahteraan melalui peningkatan upah dan ketrampilan, sehingga akan terbangun jiwa ‘entrepreneuer’ masyarakat untuk dapat mandiri. Di samping itu juga perlu adanya keseimbangan pengembangan industri pertanian/agro, pariwisata, jasa dan manufaktur yang berorientasi ekspor.
Dalam pembangunan ekonomi, juga perlu adanya prioritas pada peningkatan produktivitas, kualitas produksi dan distribusi. Hal ini dapat dicapai apabila dalam pembangunan ekonomi dikembangan prinsip ‘employment friendly’, yaitu pertumbuhan yang kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja dan ‘enviromental friendly’, yaitu senantiasa memperhatikan aspek lingkungan dalam arti luas serta ‘sustainable’. Dalam hal distribusi, maka perlu adanya pengembangan jejaring pemasaran produksi, sehingga hasil-hasil produksi dapat dipasarkan dan mendatangkan keuntungan secara signifikan.
Dalam pembangunan juga harus dikembangkan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga perlu adanya upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kota-desa, antar jender dan antar warga masyarakat Kabupaten Purbalingga tanpa terkecuali. Oleh karena itu maka disparitas antar wilayah sebagai akibat kapasitas dan potensi dapat diatasi secara bijak dan proporsional. Pembangunan sarana-prasarana, infra struktur dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, utamanya masyarakat miskin harus terus dikembangkan. Pembangunan juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk dapat mengakses sumber daya dan fasilitas ekonomi dan sosial. Program subsidi bunga yang telah dijalankan beberapa tahun, raskin dan program-program fasilitasi lainnya harus dapat menyentuh kepentingan rakyat dan sesuai peruntukannya, sehingga tidak ada yang salah arah, salah sasaran dan salah program.
Harus diingat, bahwa pembangunan adalah ‘dari, oleh dan untuk masyarakat’ atau yang dikenal dengan istilah DOUM. Prinsip ini merupakan prinsip ‘pemberdayaan masyarakat’, harus selalu dikembangkan sehingga masyarakat tidak sekedar sebagai obyek pembangunan, namun dapat berperan sebagai subyek dan pemanfaat dari proses pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila APBD lebih diprioritaskan pada program-program pemberdayaan yang disinergikan dengan program-program pembangunan desa melalui ADD. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kesinambungan, artinya pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan kesinambungan dari program sebelumnya dan senantiasa mengedepankan aspek kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian dalam pembangunan harus berwawasan lingkungan, mengedepankan peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan pencapaian sebelumnya.Keberhasilan pembangunan tidak ada artinya apabila ternyata menyisakan masalah dan tidak ada benang merahnya dengan yang telah dirintis sebelumnya.
Dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan, maka perlu penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance). Peningkatan kapasitas birokrasi, kelembagaan dan regulasi adalah mutlak dilaksanakan, sehingga akan tercapai Birokrasi Pemerintah Daerah yang professional. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah upaya meningkatkan dan menjaga hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislative, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dan partai politik, sehingga kondisivitas politik di Kabupaten Purbalingga selalu terjaga dengan baik. Di samping itu juga perlu upaya meningkatkan kerja-sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga donor yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas daerah dalam pembangunan.

Konsep pembangunan perdesaan yang diarahkan pada ‘pemberdayaan desa’, yaitu suatu tekad yang kuat untuk membangun daerah yang berorientasi memajukan desa sebagai desa yang ideal (gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja). Desa ideal dalam konsep ‘pemberdayaan desa’ adalah desa yang mandiri yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal dan sumberdaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dibina secara intensif dan konsisten oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mewujudkan desa ideal sesuai dengan konsep ‘pemberdayaan desa’ maka alternative kebijakan yang perlu mendapat prioritas adalah : 1) Penguatan regulasi yang terkait dengan pemerintahan, kelembagaan dan Badan Usaha Milik Desa; 2) Penguatan kapasitas dan kompetensi Aparat Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD); 3) Penguatan keuangan desa (Alokasi Dana Desa/ADD); 4) Penguatan kewenangan desa, terutama kewenangan yang bersifat mengatur untuk mengelola potensi/sumber daya desa desa; 5) Meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 6) Melakukan upaya-upaya percepatan/akselerasi pembangunan perdesaan; 7) Mendorong pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti LKMD/LPMD, PKK, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan RT/RW; 8) Mendorong dan menumbuhkembangkan keberadaan Pasar Desa dan BUMDes; 9) Mendorong berfungsinya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); 10) Mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD); dan 11) Penguatan program-program pengentasan/ penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, baik yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN/Urusan Bersama (UB).

Fungsi birokrasi pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi dan reorientasi fungsi birokrasi terhadap pelayanan prima sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan upaya merubah sikap/mental birokrasi. Di samping itu, dalam rangka penguatan kapasitas birokrasi, maka perlu upaya peningkatan kemampuan aparatur agar menjadi birokrasi yang professional. Profesionalitas birokrasi diarahkan untuk melayani masyarakat, mengelola pembangunan daerah dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan etos kerja/kinerja aparatur, maka perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan melalui perlindungan/jaminan hak-hak pegawai, pemberian reward and punishment dan sebagainya, sehingga akan tercipta aparatur yang bebas KKN, bertanggungjawab, professional, produktif dan efisien.
Dikembangkannya kepemimpinan yang dialogis/responsif di semua tingkatan, sehingga setiap pimpinan dapat ngemong, ngayomi dan nyukupi, adalah sesuatu yang sangat penting, dan menjadi sesuatu yang sangat urgen. Oleh karena itu, maka pengelolaan organisasi pemerintahan secara efisien dan responsive dengan cara merevitalisasi kelembagaan yang sudah ada. Agenda yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan 3 agenda besar dalam penataan birokrasi pemerintahan, yang meliputi : agenda intelektual, agenda manajerial dan agenda behaviour/attitude.
Hubungan yang proporsional antara eksekutif dengan legislative adalah sangat penting, karena lembaga legislatif merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya hubungan yang harmonis tanpa saling intervensi, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien dan kondusifitas daerah tetap terjaga.
Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, maka perlu dikembangkan kerja-sama dengan berbagai pihak, baik dalam skala regional maupun nasional. Kerja-sama yang dikembangkan utamanya adalah untuk memperkuat daya saing ekonomi, menarik investasi dan sekaligus meningkatkan akses pemasaran produk-produk unggulan Purbalingga. Di samping itu, kerja-sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kapasitas daerah dan kemampuan keuangan/pembiayaan pembangunan.

Dalam kondisi perekonomian yang belum stabil dan keuangan daerah masih sangat tergantung kucuran dana dari Pemerintah Pusat, maka sangat banyak tantangan dalam mewujudkan kondisi ideal yang dicita-citakan. Oleh karena itu, ketepatan program dan sasaran serta berbagai langkah strategis perlu disusun secara cermat dan akurat dalam membangun daerah.
Dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan serta atas pertolongan, bimbingan dan petunjuk Allah SWT, maka cita-cita luhur untuk memajukan Kabupaten Purbalingga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat niscaya dapat tercapai. Amin.
Purbalingga, awal Oktober 2010

PENGUATAN DESA : ANTARA IDEALISME, PRAGMATISME DAN REALITAS ( Bagian 2 )

Oleh : IMAM WAHYUDI, SH., M.Si.
Pemerhati masalah perdesaan, sejak tanggal 31 Desember 2008 bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Purbalingga.


Penguatan Desa : Mengokohkan ujung mata rantai yang terlemah

Terlepas dari skeptisme dan pragmatisme desa serta perbedaan penafsiran dan kepentingan antara pemerintah dan desa, kebijakan ideal terhadap desa, harus menjadi “political will” yang bermuara kepada penguatan desa. Kita harus menyadari bahwa kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang yang kuat pula. Hal ini juga terlepas dari semangat dan beragamnya pemahaman “penguatan desa” yang sekarang sedang berkembang seperti : tuntutan bantuan keuangan 1 (satu) milyar atau penegrian perangkat desa, maka yang mestinya menjadi prioritas utama penguatan desa, meliputi :

Pertama, penguatan kontrol desa terhadap pengelolaan asset (terutama tanah). Hal ini harus dipahami, bahwa tanah merupakan kekayaan desa yang dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan menangkal marginalisasi desa. Melalui tanah, diharapkan desa dapat menciptakan nilai tambah yang mempunyai ukuran ekonomis tinggi, seperti optimalisasi pertanian, pengembangan pariwisata desa, industrialisasi desa, agrobisnis/agroindustri dan sebagainya. Oleh karenanya regulasi dan perlindungan terhadap asset tanah desa merupakan kebijakan yang perlu mendapat arahan dan prioritas utama.

Kedua, penguatan terhadap kepemimpinan, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Di Jawa pada umumnya konsep “pamong desa” telah bergeser menjadi “perangkat desa” yang diidentikan dengan “birokrasi desa”. Akibatnya Kepala Desa dan perangkat desa belum tentu atau tidak secara otomatis menjadi “pemimpin masyarakat”, melainkan sebagai pemimpin yang pemerintahan desa yang bersifat legalistik formal. Sederet pranata sosial seperti rembug desa, lumbung desa, mardi layon mulai memudar dan berjalan kurang efektif dan tidak optimal dalam menciptakan keseimbangan, keteraturan dan keberlanjutan dalam mengelola barang-barang publik dan relasi sosial. Disadari atau tidak, lembaga tersebut telah berubah menjadi “papan nama” yang menjalankan fungsi korporasi melaksanakan kebijakan pemerintah yang kadangkala kurang aspiratif. Bahkan tidak jarang menjadi pranata birokrasi lapis bawah yang tidak lagi “bekerja dalam sistem kedesaan”, tapi “bekerja sebagai mesin birokrasi” yang selalu mengedepankan prosedur, legal formal dan mengesampingkan “paradigma kedesaan”. Dalam rangka penguatan desa, maka harus ada keberanian memberikan kewenangan dan pendelegasian pengelolaan rumah tangga desa secara “all out” dengan memberikan kesempatan pada pranata-pranata sosial untuk berinovasi mengelola masyarakat. Kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), semestinya tidak sekedar dibentuk dan di SK-kan, namun harus diketemukan dan dikukuhkan dengan SK. Pembentukkan kader ditempa oleh masyarakat dan lingkungan.

Ketiga, mewujudkan keberagaman sesuai tradisi dan adat istiadat desa. Disadari atau tidak, kadangkala desa dipandang sebagai miniatur negara yang dikelola secara “sentralistik” dan dibiarkan hanya melaksanakan kewenangan yang bersifat “mengurus”. Kewenangan-kewenangan yang bersifat “mengatur” kurang difasilitasi, akibatnya pengelolaan potensi desa kurang optimal. Hal ini disebabkan adanya pola pikir yang mendudukkan kepala desa sebagai “birokrasi desa” atau “penguasa tunggal” yang mencerminkan kehendak masyarakat, karena ia mengendalikan segala kebijakan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Padahal, di samping kepala desa ada BPD yang mempunyai fungsi legislasi, budgetting dan pengawasan/kontrol kebijakan. Kepala Desa sebaiknya tidak semata-mata menempatkan diri sebagai pemimpin yang legalistik formal, namun dapat menjadi pemimpin masyarakat yang berakar dan legitimit. Kebijakan kepala desa diupayakan seproporsional mungkin dan tidak hanya memihak pada kepentingan kelompok tertentu yang mendukung pada waktu Pilkades atau bahkan kepentingan kelompok politik yang mempunyai kesamaan ideologis, sehingga tidak memicu konflik horizontal. Pemerintahan desa tidak dijadikan sentrum kekuasaan politik, dan kepala desa tidak lagi merupakan personifikasi dan representasi dari kekuatan politik di desa yang berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi massa. Partisipasi dan kontrol sosial diharapkan merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dianggap sebagai hal yang berseberangan, apalagi diidentikan dengan “perlawanan” terhadap suatu kebijakan. Untuk mengembalikan “paradigma kedesaan”, maka harus ada upaya mengoptimalkan fungsi-fungsi BPD, lembaga kemasyarakatan/pemberdayaan, KPMD dan wadah penyalur aspirasi masyarakat desa lainnya. Kepala desa harus mampu menghilangkan sekat-sekat kepentingan kelompok dan individu melalui berbagai kebijakan yang egaliter, membumi dan memasyarakat. Desa harus dikelola dengan “cara desa”, bukan dikelola dengan “cara birokrasi”.

Keempat, menghindari kebijakan yang tidak aspiratif dan hanya diukur berdasarkan kepentingan politik sesaat. Kebijakan yang seperti ini biasanya dicerminkan pada “mobilisasi” terhadap industrialisasi dengan mengesampingkan tradisi yang menjadi “trade mark” desa. Jati diri pembangunan yang bersifat “bottom up” harus difasilitasi dan menjadi suatu kebijakan yang “tidak sekedar menggugurkan kewajiban” memenuhi tahapan/mekanisme perencanaan (Musrenbang) yang ditentukan dalam undang-undang. Aspirasi desa tidak sekedar ditampung dan dipertimbangkan, tapi menjadi bahan penentuan prioritas pembangunan.

Kelima, penguatan keuangan desa jangan sampai “mengkooptasi” atau menjebak kemandirian desa. Meskipun belum ada penelitian tentang efektivitas pengelolaan anggaran dana desa (ADD), namun apabila salah dalam memberikan program bantuan keuangan tidak meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa, justru akan menciptakan ketergantungan desa terhadap pemerintah di atasnya. ADD sebaiknya diserahkan kepada desa untuk dikelola berdasarkan aspirasi masyarakat, karena masyarakat desa diasumsikan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan. Bantuan yang diberikan jangan sampai mengikis swadaya dan semangat gotong royong masyarakat. Bantuan yang bersifat stimulan kangan sampai dimaknai karitatif, namun agar dimaknai sebagi “stimulan” partisipasi. Oleh karena itu maka dalam rangka membangun kemandirian, pemerintah harus punya “polical will” yang kuat untuk menghitung potensi desa, menyerahkan atau membaginya secara proporsional. Ketergantungan desa bukan lagi diatasi dengan “menguangkan” partisipasi atau gotong royong, namun lebih diarahkan pada pemberian kewenangan untuk nebgatur dan mengelola potensi desa secara mandiri dengan berbagai keterbatasan yang ada. Fasilitasi pemerintah harus proporsional, tidak sekedar membuat kebijakan yang diukur dengan tolok ukur yang sulit dipahami masyarakat desa, tetapi dengan ukuran desa. Sumber-sumber pendapatan desa seperti Pasar Desa, BUMDes, Obyek Wisata Desa dan sebagainya perlu difasilitasi pengembangannya.

Keenam, Industrialisasi dan perdagangan global telah mempersempit pengembangan potensi desa akibat eksploitasi sumber daya untuk kepentingan industri dan perdagangan. Apabila tidak hati-hati dalam mengambil kebijakan, maka desa dapat menjadi kawasan yang termarginalkan, artinya industri berada di desa, namun warga desa hanya mampu menjadi penonton karena ketidak siapan untuk masuk kedalamnya serta keuntungan dari industri dan perdagangan tidak langsung bisa dinikmati masyarakat desa. Ekses yang tidak diharapkan sudah barang tentu jangan sampai industrialisasi desa membentuk kelompok masyarakat miskin baru sebagai akibat berkurangnya lahan garapan atau mata pencaharian utama. Oleh karena itu, penetrasi industrialisasi dan perdagangan global ke desa harus disertai dengan penyiapan masyarakat desa dengan skill yang memadai sehingga tidak sekedar menjadi penonton miskin yang tereksploitasi dan miskin, tapi juga menjadi pemain kaya yang produktif.

Transisi kebijakan : Mengubah kelemahan menjadi peluang dan tantangan

Membicarakan masalah kelemahan desa merupakan sesuatu yang tidak pernah selesai. Hal ini bisa dimaklumi, karena hampir setiap dekade selalu terjadi perubahan kebijakan tentang desa, sehingga desa selalu berada dalam masa transisi kebijakan. Dari jaman kerajaan ke jaman penjajahan, kemudian dari jaman penjajahan ke jaman kemerdekaan, dari jaman RIS ke jaman NKRI, dari jaman Orde Lama ke Orde Baru, dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Transisi yang sekarang adalah dari paradigma “membangun desa” menuju paradigma “desa membangun” dengan konsep “pemberdayaan” dan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) yang digulirkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementrian Dalam Negeri.

Semangat baru dan pranata baru telah lahir, namun kultur dan struktur politik lama masih tetap dipertahankan, yang kadangkala mendistorsi proses transformasi yang sedang berjalan. Realitas di lapangan, corak sentralistik, mekanisme kontrol dan tingkat ketergantungan desa pada Pemerintah diatasnya masih sangat kentara. Kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan Desa maupun masyarakat masih sangat tergantung pada Pemerintah. Padahal, UU 32/2004 dan PP 72/2005 begitu besar memberikan penghargaan terhadap keragaman desa dan memberi ruang gerak desa untuk menentukan jati dirinya. Desa ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai hal asal-usulnya. Bahkan UU 32/2004 dan PP 72/2005 telah memberikan kesempatan kepada desa untuk mengembangkan inovasi dan prakarsanya secara demokratis untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak masyarakatnya. Pemberdayaan Desa dan PDT sebagai suatu sistem memberikan ruang yang sedemikian bebas kepada desa untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan solusinya secara terintegrasi dengan memadukan potensi dan sumber pembiayaan yang ada, bersifat partisipatif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di desa.

Dalam mengimplementasikan paradigma “desa membangun”, maka Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan seluruh “stakeholder” yang terkait dengan pembangunan desa harus dapat meletakan dasar-dasar utama untuk membangun desa, yaitu : Pertama, membuat struktur pemerintahan desa yang bersifat otonom dan non hirarkhis atau bersifat fungsional. Kebijakan ini ditempuh dengan cara membagi kewenangan antara Desa dengan Kabupaten secara proporsional. Kedua, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada desa untuk membuat regulasi dan penggunaan kewenangan secara lokal, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Ketiga, supervisi, fasilitasi dan pembinaan kapasitas para “stakeholder” pemerintahan desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa). Keempat, pengembangan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (demokratis, akuntabel, transparan, resposif dan aspiratif). Kelima, mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan partisipasi/keswadayaan masyarakat desa.

Disamping 7 (tujuh) langkah di atas, secara umum harus ada agenda yang jelas untuk mewujudkan otonomi desa. Agenda yang harus menjadi “polical will” masing-masing Desa harus dijadikan komitmen antara masyarakat, pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, paling tidak meliputi : pertama, perencanaan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat desa; kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di tingkat desa; ketiga, terciptanya efisiensi dan efektivitas pembiayaan pembangunan di tingkat desa; keempat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa; kelima, menumbuhkan partisipasi/keswadayaan masyarakat desa; keenam, mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa secara proporsional; dan, ketujuh, mengelola potensi desa secara optimal guna mengurangi ketergantungan keuangan desa terhadap Pemerintah.


Penutup

Reformasi politik dan pemerintahan yang melahirkan desentralisasi dan demokratisasi di berbagai tingkatan pemerintahan dan bahkan merasuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, telah menghasilkan berbagai macam pembelajaran yang sungguh sangat berarti bagi kita semua. Dari sisi kekuasaan, penghargaan atas keberagaman atau pluralisme secara mutlak harus dipersandingkan pula dengan penyeragaman, kepentingan nasional harus mengakomodasi kebutuhan dan kondisi desa, demikian pula setiap kebijakan harus memperhatikan atau mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan desa.

Perbedaan pandangan, persepsi dan penafsiran atas sesuatu hal antara desa, daerah dan pusat seringkali menimbulkan distorsi informasi yang pada akhirnya dapat berdampak pula pada distorsi dalam pengambilan kebijakan yang ujung-ujungnya menyulut sengketa kepentingan yang akhir-akhir ini kita rasakan. Dengan jargon kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, maka kita harus tulus, ikhlas dan tidak ragu-ragu untuk menjadikan desa sebagai kawasan yang harus diprioritaskan, karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat muaranya adalah ada di desa. Marilah kita wujudkan desa kita yang tercinta, menjadi pujaan hati, tak mudah terlupakan, tak mudah bercerai; dan selalu kita rindukan. Desa kita yang permai tidak sekedar idealisme, tapi merupakan realita, serta mengubah desa menjadi kekuatan rantai besi yang berada pada mata rantai yang kuat.

PENGUATAN DESA : ANTARA IDEALISME, PRAGMATISME DAN REALITAS ( Bagian 1 )

Oleh : IMAM WAHYUDI, SH., M.Si.
Pemerhati masalah perdesaan, sejak tanggal 31 Desember 2008 bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Purbalingga.


Seorang pakar pemerintahan, Prof. DR. Sadu Wasistiono, MS, mengatakan bahwa kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah, dan Desa, maka Desa merupakan mata rantai terlemah. Hampir semua aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama (Wasistiono, 2007 : 1).

Kita bisa menelusuri, bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga era otonomi daerah sekarang ini, keberadaan desa seakan timbul tenggelam dalam arus gelombang politik rezim politik yang memerintah. Tidak kurang dari 6 undang-undang yang mengatur tentang Desa pernah diberlakukan di negara kita sejak kemerdekaan. Dalam UU 22/1948, mengarahkan bahwa Desa (dan kota kecil), negeri, marga dan sebagainya menjadi Daerah Otonom Tingkat III. UU tersebut kemudian diganti dengan UU 1/1957, meskipun tidak secara tegas mengatur tentang Desa, namun dimungkinkan untuk membentuk Daerah Otonom Tingkat III. Pada tahun 1965, keluar UU 19/1965 tentang Desapraja, namun tidak sempat diimplementasikan dan kemudian dicabut dengan alasan politis. Baru kemudian pada masa rezim Orde Baru dengan politik stabilitas dan sentralisasi, maka kedudukan Desa diseragamkan, sehingga mengakibatkan terhambatnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Desa. Setelah era reformasi, diupayakan mengembalikan fungsi Desa sebagai masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yaitu dengan dikeluarkannya UU 22/1999 dan UU 32/2004. Pada pertengahan tahun 2009, tuntutan masyarakat akan hak/kewenangan Desa sedenikian kuat, sehingga berbagai elemen mulai menginisiasi dan melontarkan berbagai pemikiran tentang perlunya memperkuat kedudukan dan eksistensi Desa dalam UU sendiri (tidak digabung dengan UU tentang Pemerintahan Daerah seperti yang sekarang berlaku).

Desa : Asal-usul kata dan maknanya

”Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan Pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya kepada pemerintahnya pada tanggal 14 Juni 1817, disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir pulau Jawa, dan dikemudian hari ternyata diketemukan juga desa-desa di luar pulau Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, 1984 : 36).
Kata ”desa” itu sendiri berasal dari bahasa India, yaitu ”swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Swastiono, 2007 : 7). Dengan mendasarkan difinisi atau pengertian di atas, maka apabila kita simak di Indonesia banyak ditemui kesatuan masyarakat yang disebut ”desa” dengan nama yang sangat beragam, seperti : Kuwu di daerah Cirebon-Indramayu, Dusun dan Marga di Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Sumatera Barat, Dusun atau Tiuh di Sumatera bagian timur, Gampong atau Meunasah di Aceh, Kuta atau Huta di Batak, Wanua di Minahasa, Gaukang di Sulawesi/Makassar, Kampung di Papua dan sebagainya. Sebutan kepala desa juga bermacam-macam, seperti : Kepala Nagari (Tapanuli, Maluku), Pesirah (Sumatera Selatan), Lurah (Yogyakarta dan Jawa Tengah), Tembukung (Bali), Kurano (Papua) dan sebagainya. Dengan denikian, melihat asal-usul, makna dan hakekat Desa di atas, maka karakteristik yang harus dimiliki desa sebagai kesatuan masyarakat hukum meliputi hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus, melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah di atasnya serta mempunyai sumber kekayaan, pendapatan atau dana untuk membiayai kegiatan rumah tangganya.

Desa : Antara idealisme, pragmatisme dan kenyataan yang ada

“Desaku yang kucinta......, pujaan hatiku....; tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku.....; tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai.....; selalu kurindukan, desaku yang permai”.

Sepenggal bait lagu di atas, kiranya menggambarkan desa yang begitu ideal, selalu dirindukan dan tak mudah terlupakan. Desa, kampung, nagari, dusun, kampung, huta, wanua, banjar ataupun nama lain, dianalogkan dengan suasana yang penuh kedamaian, teduh, hijau, gotong royong, tradisional, kekeluargaan dan guyub/rukun. Dalam berbagai ilustrasi, biasanya selalu diidentikan dengan suasana yang serba harmoni, tidak ada konflik sosial dan religius, jauh dari hiruk-pikuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Gambaran tersebut barangkali terjadi pada jaman dahulu, dimana desa didominasi oleh desa yang sebagian besar merupakan desa yang keberadaannya berdasarkan keturunan/genealogis, suku atau warga. Seiring dengan semakin didominasinya corak desa pada struktur teritori atau administratif dalam realitas modern sekarang ini, gambaran tersebut semakin sedikit dijumpai. Kemajuan demi kemajuan peradaban dan teknologi, derasnya arus informasi, tingginya migrasi/mobilitas penduduk, majunya sarana dan prasarana transportasi serta semakin mengakarnya semangat untuk menghapus feodalisme dan primordialisme telah memperkuat semangat untuk mengubah wajah desa. Desa bukan lagi menjadi kawasan yang steril dari hiruk pikuk politik dan globalisasi. Desa bukan lagi kawasan yang diam, stagnan dan bertahan pada tradisionalisme, namun menjadi tempat yang semakin kompleks dan heterogen.
Kehidupan desa di tengah peradaban modern dewasa ini merupakan kawasan yang selalu menghadapi sesuatu yang dilematis. Desa bukan suatu kawasan yang sepi masalah. Suka atau tidak, kompleksitas permasalahan justru menumpuk di desa. Dari masalah kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan, kebodohan sampai dengan ketidakberdayaan menghadapi kemajuan.

Desa kini menjadi suatu kawasan yang sangat menarik untuk mengembangkan berbagai komoditas, baik yang bersifat ekonomis, sosial, budaya maupun politik. Berbagai produk barang-barang yang bernilai ekonomi, seperti sabun, alat cuci, alat masak sampai barang elektronik tidak lagi terbatas hanya di perkotaan. Bahkan industrialisasi beserta segenap ekses yang menyertainya juga sudah merambah ke desa. Alunan musik modern yang biasa dilihat di televisi telah mampu menggeser kesenian tradisional, karena gending, calung dan rebana dianggapnya bukan merupakan simbol isme modern. Model pakaian seperti jeans, t-shirt dan yang sejenisnya dijadikan simbol modernisme kaum muda, telah menggeser kebaya, lurik dan beskap. Bahkan mata pencaharian penduduk desa yang didominasi pada bidang pertanian (sebagai ciri masyarakat desa), secara perlahan mulai digantikan dengan bidang industri dan jasa layaknya di kota.

Semangat primordial yang dianggap tidak demokratis telah digeser oleh semangat “legalistik-formal”. Hal yang mengkuatirkan adalah adanya persepsi sebagian kalangan yang menganggap bahwa musyawarah dan kegotong-royongan menjadi suatu hal yang dianggap kurang menguntungkan karena tidak lagi dapat dipercaya sebagai hal yang “demokratis” dan melemahkan “posisi tawar” kelompok atau tidak mempunyai nilai finasial. Musyawarah dan jiwa gotong royong dianggap tidak dapat menjadi ukuran kehendak mayoritas, karena dalam konsep “politik modern” rumusnya harus ada yang mayoritas dan minoritas, ada yang kalah dan menang, serta harus ada yang pegang posisi dan menjadi oposisi. Diam dianggap lemah dan tidak ada keberanian mendobrak tradisi, sehingga akan lebih modern dengan “unjuk kekuatan” sebagai manifestasi “urun rembug cara modern”.
Akulturasi, suatu kosa kata yang sedemikian sulit dipahami, dijadikan alasan untuk merubah wajah desa. Akulturasi diterjemahkan dengan memasukkan simbol-simbol modern yang menggantikan simbol-simbol tradisional desa. Semangat masyarakat paguyuban menjadi patembayan yang tidak sekedar puas terhadap “citra”, namun harus diukur dengan “pamrih”, sehingga tugas dan kewajiban kepemimpinan dan “elit” desa pun diukur dengan materi atau gaji yang distandardkan dengan upah minimum regional (UMR).

Desa di era modern sekarang ini tidak semata-mata hanya menyandarkan pada asal-usul, namun juga pada hal-hal yang bersifat “legalistik-formal” pemerintahan. Hirarkhi pemerintahan adalah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dengan berbagai konsekuensinya, karena desa merupakan bagian dari negara atau wilayah administrasi pemerintahan. Hak dan kewajiban desa kepada Pemerintah diatasnya sudah menjadi norma yang harus dipedomani dan mengikat pemerintahan desa. Permasalahannya, kadangkala penormaan tersebut kadangkala tidak dapat sepenuhnya mengakomodir kepentingan desa (akibat memandang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang “seragam”). Azas universalisme yang dilegalkan hanya mengakomodir prinsip-prinsip yang paling hakiki, seperti keanekaragaman asal-usul, partisipasi dan otonomi asli. Selebihnya adalah hak negara untuk mengatur. Akibatnya, perbedaan pendapat antara kelompok yang mengklaim membela eksistensi desa gencar mengadakan “perlawanan” terhadap kebijakan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa ukuran penormaan bukan lagi monopoli penguasa di atas, namun justru diyakini menjadi “hak desa” yang harus diperjuangkan.