Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2010

STRUKTUR ORGANISASI BAPERMAS

Gambar

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (5)

Gambar
5. Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama (PUSPAHASTAMA).
    Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang bertumpu pada kesejahteraan petani tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga melangkah dengan membentuk suatu badan usaha yang bergerak di bidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok, dengan nama “PUSPAHASTAMA”, kepanjangan dari “Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama”. Dimana langkah ini telah kami pertimbangkan secara masak dan telah selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

     PUSPAHASTAMA adalah komplek bangunan sarana pengolahan hasil pertanian yang meliputi : 1 unit kantor, 2 unit dryer/pengering gabah (bantuan Gubernur Jawa Tengah), 1 unit rice mill, 1 unit gudang kapasitas 3.500 ton dari 3 buah gudang yang direncanakan, lantai jemur, serta bangunan pelengkap lainnya, yang berdiri diatas areal tanah seluas 5.668 m2, dari rencana 1 hektar, untuk memfasilitasi para petani …

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( 4 )

Gambar
PROGRAM PADAT KARYA PANGAN (PKP)




Program PKP adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan berupa beras sebagai kompensasi upah kerja, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memenuhi azas pemberdayaan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kelestarian lingkungan. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2003, dengan filosofi dasar :
- Pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan dengan pemberian upah beras sebagai imbalan bekerja, terutama bagi wilayah-wilayah yang rawan pangan.
- Penciptaan lapangan kerja sementara bagi masyarakat yang terkena PHK atau menganggur pasca krisis ekonomi.
- Peningkatan harga gabah petani melalui pembelian gabah petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, yang selanjutnya diolah dan digunakan sebagai upah bekerja.
- Penyediaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan yang sederhana (jalan, irigasi, air bersih) dengan memanfaatkan material l…

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (3)

Gambar
3. Desa Sehat Mandiri (DSM)

     Pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta tenaga kesehatan. Harus diakui bahwa pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih belum mencukupi, prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang dan belum menjangkau seluruh wilayah secara memadai. Kondisi tersebut tentu saja harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam rangka peningkatan akses dan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
     Permasalahan yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga merupakan permasalahan yang masih perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Masih relatif rendahnya cakupan air bersih, cakupan saluran pembuangan air limbah dan cakupan jamban keluarga harus t…

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2)

Gambar
2. Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA).



Pengembangan POSDAYA yang diprakarsai Yayasan Danamandiri hakekatnya merupakan sambutan atas seruan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2005, yaitu mendukung revitalisasi atau penyegaran Posyandu, yang pada tahun 1980-an pernah menjadi gerakan masyarakat yang sangat menentukan dalam membawa keberhasilan program KB dan kesehatan di Indonesia.

a. Maksud dan Tujuan
   Pembentukan POSDAYA dimaksudkan untuk membangun wadah bagi keluarga di suatu daerah, terutama keluarga yang kondisi ekonominya lemah, untuk diajak bergabung dalam suatu proses pembedayaan bersama. Dalam POSDAYA dengan pendampingan perseorangan yang peduli, atau petugas pemerintahan dan organisasi masyarakat, keluarga yang lebih mampu bergotong royong membantu keluarga yang lemah dengan cara memberikan tambahan wawasan, pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan fungsi keluarga sehingga keluarga yang terbelakang mampu memberdayakan ang…

PENGERTIAN PEMBERDAYAAN

1.    Konsep Pemberdayaan.
        Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kempuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun dari LSM dan Tokoh masyarakat.
Hasil dari pemberdayaan masyarakat adalah “kemandirian masyarakat”. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan “proses”, sedangkan kemandirian masyarakat merupakan hasilnya.
Karenanya, kemandirian masyarakat bisa diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan masalahnya dengan memanfaatkan potensi setempat tanpa bergantung dari luar.

2.    Definisi Pemberdayaan.
    Pemberdayaan mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor …

PROGRAM UNGGULAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( 1 )

Gambar
1. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
    Program ini merupakan inovasi dan model pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2001, atau jauh hari sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2005. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan jaminan terhadap kesehatan seluruh warga masyarakat purbalingga melalui program JPKM. JPKM adalah cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan azas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaannya dilakukan secara pra upaya.


a. Manfaat
1). Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan paripurna yang lebih bermutu dan berkelanjutan;
2). Masyarakat mengeluarkan biaya ringan karena adanya azas kebersamaan, kekeluargaan/kegotongroyongan (subsidi silang);
3). Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan lebih merata dan dapat menjangkau keluarga miskin.

b.…

POTENSI UNGGULAN DAERAH

Gambar
Secara umum Kabupaten Purbalingga kurang mempunyai potensi yang dapat dijadikan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, namun dengan kerjasama yang baik selama ini antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah yang Pro Investasi telah menarik minat calon investor yang akan melakukan ekspansi usahanya, disamping para investor yang sudah ada dan melakukan usahanya di Kabupaten Purbalingga. Yang menjadi tantangan sekarang ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legeslatif) bekerja bersama untuk menjaga komitmen sebagai Daerah paling pro investasi di Jawa Tengah dengan memberikan fasilitasi kebijakan dan kemudahan perijinan, sehingga investor yang akan menanamkan modalnya tidak lari ke daerah lain.    Berdasarkan analisis sektor basis ada empat lapangan usaha yang dapat dijadikan unggulan Kabupaten Purbalingga yakni pertanian (1,596), jasa-jasa (1,218), bangunan (1,34) dan Keuangan (1,178), sedangkan 5 lapanga…

SEKILAS TENTANG POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)

LATAR BELAKANG

Posdaya (Pos pemberdayaan Keluarga) merupakan pengembangan dari Posyandu yang sudah lama dikenal dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya sesuai dengan dinamika masyarakat Posyandu tidak hanya pelayanan kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui namun diharapkan cakupannya menjadi lebih luas mengakses kegiatan pendidikan, ekonomi produktif dan budidaya lingkungan dan kegiatan lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN POSDAYA

oMaksud :
- MeMbangun wadah bagi keluarga yang kondisi sosial ekonomi lemah untuk diajak bergabung dalam suatu proses pemberdayaan bersama.
-Meningkatkan mutu kegiatan pelayanan sehingga mampu memberdayakan anggota keluarga.
-Meperluas program kegiatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pemantapan fungsi kelembagaan.

oTujuan :
-Menghidupkan kembali modal sosial berupa kehidupan gotong-royong untuk peduli dan saling membantu dalam proses pemberdayaan atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan keluarga yang tertinggal dapat memenu…

KONSEPSI MEMBANGUN PURBALINGGA SECARA BERKESINAMBUNGAN (Sebuah Sumbang-saran Pemikiran Untuk Pemerintah Daerah)

Oleh : IMAM WAHYUDI, SH., M.Si.
Pemerhati masalah perdesaan, sejak tanggal 31 Desember 2008 bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Purbalingga.

Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12 Thn. 2008, pada hakekatnya memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Keleluasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup berbagai kewenangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan otonomi daerah, sebenarnya maju atau mundurnya suatu daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan. Hal ini juga sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan pembangunan yang pada hakekatnya untuk mela…

PENGUATAN DESA : ANTARA IDEALISME, PRAGMATISME DAN REALITAS ( Bagian 2 )

Oleh : IMAM WAHYUDI, SH., M.Si.
Pemerhati masalah perdesaan, sejak tanggal 31 Desember 2008 bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Purbalingga.


Penguatan Desa : Mengokohkan ujung mata rantai yang terlemah

Terlepas dari skeptisme dan pragmatisme desa serta perbedaan penafsiran dan kepentingan antara pemerintah dan desa, kebijakan ideal terhadap desa, harus menjadi “political will” yang bermuara kepada penguatan desa. Kita harus menyadari bahwa kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang yang kuat pula. Hal ini juga terlepas dari semangat dan beragamnya pemahaman “penguatan desa” yang sekarang sedang berkembang seperti : tuntutan bantuan keuangan 1 (satu) milyar atau penegrian perangkat desa, maka yang mestinya menjadi prioritas utama penguatan desa, meliputi :

Pertama, penguatan kontrol desa terhadap pengelolaan asset (terutama tanah). Hal ini harus dipahami, bahwa tanah merupakan kekayaan desa yang dapat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan …

PENGUATAN DESA : ANTARA IDEALISME, PRAGMATISME DAN REALITAS ( Bagian 1 )

Oleh : IMAM WAHYUDI, SH., M.Si.
Pemerhati masalah perdesaan, sejak tanggal 31 Desember 2008 bertugas di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Purbalingga.


Seorang pakar pemerintahan, Prof. DR. Sadu Wasistiono, MS, mengatakan bahwa kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah, dan Desa, maka Desa merupakan mata rantai terlemah. Hampir semua aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama (Wasistiono, 2007 : 1).

Kita bisa menelusuri, bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga era otonomi daerah sekarang ini, keberadaan desa seakan timbul tenggelam dalam arus gelombang politik rezim politik yang memerintah. Tidak kurang dari 6 undan…