Senin, 14 Maret 2011

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA/PERANGKAT DESA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

Oleh :
Imam Wahyudi

(Bagian 1)


A. Pendahuluan

     Pasal 1 angka 12 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat se-tempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten dan Kota. Dari ketentuan pasal 1 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UU 32/2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa.
Di samping otonomi yang dimilikinya, desa (Pemerintah Desa) juga dapat menerima/melaksanakan suatu urusan pemerintahan tertentu yang berupa penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian Desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.
     Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan desa, maka dapat dicatat beberapa permasalahan yang dihadapi, khususnya kondisi desa-desa di Kabupaten Purbalingga, antara lain :
(1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (2) Masih terbatasnya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mendorong peran aktif masyarakat; (3) Masih terbatasnya kemampuan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat; (4) Belum optimalnya perkembangan usaha ekonomi masyarakat; (5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa; (6) Keswadayaan dan kemandirian masyarakat belum dioptimalkan dalam membangun, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan; (7) Peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah yang diperlukan sebagai landasan operasional belum lengkap, (8) Masih terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi (baik waktu, biaya dan personil), (9) Kualitas aparatur pemerintah desa dan BPD masih terbatas (10) Minimnya tingkat kesejahteraan aparat pemerintah desa dan BPD dan (11) Masih terjadi inkonsistensi aturan/kebijakan dan kewenangan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, hal yang dirasakan sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian secara khusus adalah yang berkaitan dengan regulasi kekayaan desa, sumber pendapatan dan kesejahteraan aparat pemerintahan desa.

B. Kebijakan Penguatan Desa

     Arah, kebijakan dan strategi penguatan desa antara lain meliputi : Pertama : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, partisipatip, transparan dan akuntabel. Desa ada atau dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat yang mampu menyelenggrakan dan menyediakan public goods, public regulation dan empowerment. Kedua : Pemantapan kerangka aturan, yaitu melalui percepatan implementasi berbagai Peraturan Daerah Tentang Desa. Ketiga : Pemantapan kelembagaan, yaitu penataan organisasi Pemerintah Desa, BPD, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan LKD. Keempat : Pemantapan Keuangan Desa, antara lain meliputi pengembangan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Manajemen Keuangan Desa. Kelima : Pemantapan standarisasi, kriteria, norma dan prosedur, terutama diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD, dan BUMD.
     Melalui arah, kebijkan dan strategi yang jelas tersebut diharapkan akan terwujud kelembagaan Pemerintah Desa dan BPD yang mantap, yang di dalamnya berisi sumber daya manusia aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat. Untuk mewujudkan hal itu maka juga harus ditunjang dengan pemantapan dan penguatan sumber pendapatan dan kekayaan Desa serta manajemen keuangan Desa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui perbaikan sistim informasi dan administrasi Pemerintahan Desa. Hal mendasar untuk penguatan kemandirian desa, maka sudah saatnya desa didorong untuk mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola potensi yang dimiliki oleh desa sesuai karakteristik masing-masing, terutama optimalisasi pengelolaan tanah desa, potensi pasar desa dan pariwisata desa.
     Dengan demikian, maka sasaran kebijakan terhadap desa harus jelas, setidak-tidaknya mencakup pada kondisi : meningkatnya kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel dalam rangka pelayanan umum untuk masyarakatnya; tertatanya organisasi Pemerintah Desa dan BPD yang modern, efisien dan efektif; terbangunnya sistem informasi, administrasi Pemerintahan Desa; terbangunnya sistem pendataan dan kode Desa yang akurat; menguatnya kemitraan para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan; meningkatnya sumber pendapatan dan kekayaan Desa; terpenuhinya Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan kebutuan minimal sebagaimana ditentukan dalam PP 72/2005 tentang Desa; terbangunnya manajemen keuangan yang mantap; terjaminnya tingkat kesejahteraan para penyelenggara Pemerintahan Desa serta menguatnya jiwa kegotong-royongan, keswadayaan, solidaritas dan persaudaraan masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.


C. Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan Desa

     Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa, pada dasarnya adalah merupakan sumber daya desa. Secara umum sumber daya biasa dipahami dalam bentuk tanah, tenaga kerja dan modal. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber daya identik dengan aset, karena disamping meliputi property juga termasuk didalamnya unsur manusia atau penduduk desa (SDM). Berbicara tentang aset desa, maka biasanya telah dibatasi pada aset yang bersifat tangible atau yang berwujud. Dalam PP 72/2005 tentang Desa, Permendagri 4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Perda 20/2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari PADesa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerprov dan Pemkab serta hibah dari pihak ketiga. Untuk PADesa sendiri meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, hasil pungutan dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
     Sedangkan jenis kekayaan Desa terdiri atas : Tanah Kas Desa (TKD); Pasar Desa; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Milik Desa; Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa, obyek rekreasi yang dikelola oleh desa, tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa, hutan desa, kuburan desa, lapangan desa, saluran air milik desa dan lain-lain kekayaan milik Desa, antara lain :
  1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
  2. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
  3.  barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  4.  barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
  5.  hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6.  hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  7.  hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
  8.  hasil kerjasama desa.
     Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi potensi desa, dalam pengelolaan tanah kas desa (TKD) beberapa desa telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga diharapkan tanah desa sebagai aset utama yang ada di desa dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi pendapatan desa. Hal ini mendasarkan pada kebijaksanaan pengelolaan TKD sebagaimana diatur dalam UU 32/2004, PP 72/2005 dan Permendagri 4/2007 pada dasarnya diharapkan benar-benar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa yang dapat menunjang APBDesa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan/pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Optimalisasi TKD dan bangunan milik desa di beberapa desa berjalan cukup baik, dan hal ini dikaitkan dengan pengembangan agrowisata, pasar desa, UMKM dan plasma industri rambut/kerajinan rakyat, antara lain dikembangkan di desa Kalimanah (Pasar Desa), Jetis (pengembangan industri genteng pres), Dawuhan (pengembangan industri batu bata), Kejobong (Pasar Agropolitan), Padamara (Pasar Desa), Karangbanjar (Kolam Pancing, pengembangan industri kerajinan rambut dan Desa Wisata), Kutasari (Kebun Buah), Bojongsari (Owabong dan Pasar Desa), Serang (Agrowisata), Kedungbenda (Wisata Congot), Panusupan (Wisata Spiritual Ardilawet – kerjasama dengan Pemkab), Mipiran (Industri Kompos Rakyat), Karangcegak (TKD disewakan untuk kawasan ternak, kerja-sama Pemkab dengan pihak ketiga), Desa Makam (Pembangunan Pasar Desa Modern kerja-sama dengan pihak ketiga), 4 desa di Kecamatan Kemangkon kerja-sama dengan Dispertanhut dalam pengelolaan TKD untuk pengembangan benih padi dan sebagainya.
     Permasalahan yang ada dalam pengelolaan TKD dewasa ini adalah yang berkaitan dengan regulasi peralihan/mutasi tanah. Pada masa berlakunya UU 5/1979, pengurusan dan pengendalian TKD diatur dalam Permendagri 1/1982, yang menegaskan bahwa tanah-tanah Desa berupa Tanah Kas Desa, Bengkok/Lungguh, Titisara, Pengangonan, kuburan dan lain-lain yang sejenis (tambak, empang, kebun) yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkannya melalui Keputusan desa, jika desa yang bersangkutan telah memperoleh ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan, penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai dan Ijin tertulis dari Gubernur yang bersangkutan.
     Pada era otonomi daerah sekarang, dengan berlakunya UU 32/2004 dan PP 72/2005, maka berdasarkan Permendagri 4/2007 pada prinsipnya pengendalian tanah-tanah kas desa masih sama. Pengendalian yang sedemikian rupa diharapkan mampu menjaga agar tanah-tanah kas desa tidak semakin berkurang, namun akan semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Di Kabupaten Purbalingga, pengaturan tentang mutasi tanah desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Purbalingga 60/2004 tentang Pedoman Mutasi Tanah Desa serta dalam pasal 24, 25 dan 26 Perda 20/2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya regulasi yang jelas tentang hal ini, baik yang berkaitan dengan pengertian kepentingan umum) maupun regulasi perijinan di tingkat Provinsi. Dengan adanya permasalahan ini, maka mengakibatkan adanya kegamangan dalam melakukan proses mutasi (pelepasan ataupun tukar guling) tanah bondo desa, padahal tuntutan dinamika pembangunan yang menggunakan tanah bondo desa sangat tinggi, baik untuk kepentingan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun dalam rangka pengembangan investasi oleh dunia usaha. Akibatnya beberapa proses mutasi tanah bondo desa perijinannya terhenti di tingkat Kabupaten, karena di tingkat Provinsi belum ada regulasi yang jelas. Hal ini sudah barang tentu dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum atau bahkan potensial menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Di samping pengelolaan kekayaan seperti tersebut di atas, karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka setiap desa idealnya harus dapat mengembangkan potensi sumber pendapatan desa secara proporsional, tidak memberatkan masyarakat dan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Sumber-sumber pendapatan desa lain umumnya dikembangkan di beberapa desa, antara lain : pengelolaan lumbung desa yang diharapkan mampu untuk berperan sebagai “dolog”-nya desa; pengelolaan obyek wisata desa (misalnya makam keramat di Desa Panusupan dan Karangjambu), pemanfaatan bangunan milik desa dan kekayaan desa lainnya; hasil swadaya dan partisipasi masyarakat; hasil gotong royong masyarakat; dan pungutan/retribusi desa. Khusus yang berkaitan dengan pungutan/retribusi perijinan direncanakan akan segera diserahkannya berbagai urusan kepada Desa sebagaimana diatur dalam Perda 22/2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintahan Desa, misalnya : Ijin Bangunan Rumah Non Permanen atau Permanen dengan luasan tertentu, Ijin Menutup Jalan Desa, Ijin Hiburan Rakyat di tingkat Desa, Ijin Usaha, Sewa Bangunan Desa, Kesaksian Sewa-menyewa, Kesaksian Jual Beli Tanah, Pengesahan Surat Keterangan, Pungutan atas hasil tanah produktif, dan sebagainya (dalam persiapan implementasi di masig-masing desa).
Beberapa kebijakan di tingkat desa kiranya dapat dijadikan sebagai best practice untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa, misalnya Peraturan Desa yang mengatur tentang kerja-sama Desa; pengelolaan kekayaan desa; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Desa; serta Peraturan Desa tentang Pungutan/Retribusi Desa. Namun demikian, suatu desa yang mengadopsi best practice dari desa lain juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat desa itu sendiri. (bersambung...)

Tidak ada komentar: